Info

KERANGKA DASAR IMPLEMENTASI PENDIDIKAN NASIONAL

Seluruh dasar pelaksanaan pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan tidak terlepas dari kerangka reformasi pendidikan nasional dan kebijakan terobosan bidang pendidikan yang diawali pada tahun 2005. Kebijakan terobosan tersebut antara lain berkaitan dengan pelaksanaan otonomi satuan pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi (KBK), pembelajaran berpusat pada peserta didik, pembelajaran kontekstual, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), dan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Uraian singkat mengenai kerangka dasar pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Otonomi Satuan Pendidikan 
Kebijakan dasar komponen pendidikan menjadi wewenang pemerintah pusat yang pengelolaannya merupakan tanggung jawab Menteri Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas Pasal 50 ayat 1). Kebijakan pendidikan yang bersifat operasional menjadi wewenang pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), sedangkan kegiatan operasional dari komponen tersebut menjadi tugas dan kewajiban satuan pendidikan. 
Dalam kebijakan operasional ada perbedaan antara satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan pendidikan dasar dan menengah. Pada jenjang pendidikan tinggi kebijakan operasional diberikan kepada perguruan tinggi masing-masing, yaitu pimpinan dan senat universitas, institut sekolah tinggi dan akademik, sedangkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah kebijakan operasionalnya dipegang oleh Gubernur, Walikota/Bupati cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penjelasan penyelenggaraan masing-masing otonomi satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
a. Otonomi pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
Salah satu wujud dari otonomi pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah adalah diterapkannya konsep dan kebijakan manajemen berbasis sekolah atau madrasah (school-based management). Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 51 ayat 1 dinyatakan bahwa “pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah”. Penerapan manajemen berbasis sekolah atau madrasah merupakan kebijakan baru dengan maksud memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan madrasah untuk menggali potensi dan kekuatan yang ada, kemudian mengembangkan dan memanfaatkannya untuk meningkatkan mutu pendidikan ke dalam konsep MBS. Terpaut pula konsep manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah (MPMBS).
Mutu pendidikan mencakup mutu hasil, mutu proses, dan mutu faktor-faktor pendukung proses pendidikan. Hasil pendidikan yang bermutu ditentukan oleh proses pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung proses pendidikan yang bermutu yang disebut sumber daya pendidikan. Sumber daya pendidikan mencakup pendidik dan tenaga kependidikan (guru, kepala sekolah, dan staf administrasi), sarana dan prasarana pendidikan (termasuk media dan sumber belajar), biaya, dan MBS atau MPMBS. Hal ini sejalan dengan konsep manajemen mutu total yang menekankan pada keterpaduan antar komponen-komponen pendidikan tersebut yang terarah pada pencapaian tujuan pendidikan. Bila dihubungkan dengan kebijakan standarisasi pendidikan tentang standar nasional pendidikan, nampaknya hal ini juga memiliki kaitan yang erat. 
Manajemen sekolah merupakan peran dan tugas pokok dari kepala sekolah sebagai pemimpin dan manajer di sekolahnya. Sebagai pemimpin, kepala sekolah berfungsi untuk merumuskan visi, misi dan fungsi sekolah serta menciptakan iklim kehidupan sekolah yang kondusif bagi kemajuan dan keberhasilan sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai edukator (pendidik) manajer (pengelola), administrator (ketatausahaan), supervisor (pengawas), leader (pemimpin-pengayom), innovator (pembaharu) dan motivator (pendorong). Sebagai manajer kepala sekolah merencanakan, mengorganisasikan, mengimplementasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelbagai program sekolah.
Komite sekolah atau madrasah merupakan partner dari kepala sekolah atau madrasah sebagai wujud dari kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk membantu kepala sekolah/madrasah baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun program-program pendidikan. 
b. Otonomi pada Jenjang Pendidikan Tinggi 
Satuan Pendidikan jenjang pendidikan tinggi dapat berbentuk universitas, institut, politeknik, sekolah tinggi dan akademi dengan berbagai bentuk program, yaitu program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Satuan Pendidikan jenjang pendidikan tinggi memiliki otonomi yang lebih besar dibandingkan dengan pendidikan dasar dan menengah. Hal itu terkait dengan kesiapan para pengelola dan pelaksana pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, baik kesiapan dalam penguasaan ilmu dan teknologi maupun kesiapan melaksanakan fungsi kepemimpinan dan manajerial. Hal itu diperkuat oleh kenyataan bahwa para pengelola dan pelaksana satuan pendidikan tinggi pada umumnya adalah para ahli dalam berbagai bidang keilmuan dan sebagian besar dari mereka memiliki latar belakang pendidikan jenjang S2 dan S3, dan sebagian dari mereka memiliki jabatan fungsional sebagai guru besar. 
Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 50 ayat 6 dinyatakan bahwa “Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya”. Meskipun perguruan tinggi ada di provinsi bahkan daerah kota/kabupaten, tetapi pembinaan dan pengawasannya langsung oleh pemerintah pusat cq. Menteri Pendidikan Nasional. Untuk perguruan tinggi swasta ada Kopertis sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. 
Hubungan antar perguruan tinggi dan pemerintah daerah hanya bersifat koordinasi dan kooperasi. Perguruan tinggi tidak berada di bawah pemerintah daerah kecuali perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah daerah. Mengenai otonomi pada satuan pendidikan tinggi dapat juga dilihat pada pasal 51 ayat 2 yang berbunyi “Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan”. 
Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dalam program-program studi, dan tiap program studi mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebijakan dari masing-masing perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki otonomi yang besar dalam penyusunan landasan dan kerangka dasar kurikulum, struktur dan sebaran mata kuliah, merumuskan standar kompetensi dasar, penyusunan silabus, satuan acara perkuliahan dan rencana penilaian, termasuk dalam penetapan ketentuan dan pelaksanaan perkuliahan, ujian-ujian semester, ujian akhir program studi, skripsi, tesis dan disertasi, sistem penilaian dan penentuan kelulusan mahasiswa. Perguruan tinggi juga memiliki otonomi yang besar dalam menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi. Sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai otonomi luas, perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan akuntabilitas publik. Sampai saat ini perolehan sumber dana ini masih terbatas dari orang tua mahasiswa. Belum banyak perguruan tinggi yang mampu menggali dana dari sumber-sumber lain.
2. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
Pengembangan KBK dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan zaman. Atas dasar tuntutan untuk dapat mewujudkan peserta didik seperti itu diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan yang harus dilakukan secara menyeluruh dan mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, perilaku, pengetahuan, kesehatan, keterampilan dan seni. Pengembangan aspek-aspek tersebut bermuara pada peningkatan dan pengembangan kecapakan hidup yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri dan berhasil di masa mendatang. Dengan demikian peserta didik memiliki ketangguhan, kemandirian dan jati diri yang dikembangkan melalui pembelajaran dan pelatihan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. 
Penggunaan konsep competency-based (berbasis kompetensi) dalam kurikulum adalah sebagai suatu pendekatan utama untuk mendeskripsikan kerangka pencapaian hasil dari kinerja sekolah yang optimal dalam pemberdayaan peserta didik. Konsep competency-based yang dijadikan sebagai pendekatan utama sebagai kurikulum diharapkan menjadi stimulan bagi para pemangku kepentingan dalam pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya kepala sekolah dan guru melalui peningkatan pembelajaran yang berkualitas tinggi untuk memberdayakan potensi peserta didik. Dalam konteks yang lebih luas, konsep competency-based bisa diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti pekerjaan, pemerintahan dan pelatihan profesional. Kurikulum yang menggunakan pendekatan konsep competency-based kemudian disebut dengan “Kurikulum Berbasis Kompetensi atau competency-based curriculum”. 
Pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum dengan pendekatan kompetensi harus memosisikan anak untuk bisa dan biasa mengembangkan dan memberdayakan potensi dirinya. Sering kali guru tidak memperhatikan bahwa setiap anak memiliki perbedaan potensi individual dalam belajar. Dengan kurangnya atau tidak adanya perhatian terhadap hal itu, pembelajaran diseleng- garakan dengan cara menyamaratakan semua potensi individual anak yang berbeda-beda. Padahal apabila kita kaji akan tampak bahwa potensi anak dalam suatu kelas jelas berbeda-beda. Oleh karena itu dalam pembelajaran dipandang sangat perlu untuk memperhatikan perbedaan potensi individual anak. 
3. Pembelajaran yang Berpusat Pada Peserta Didik
Perkembangan teori belajar berdasarkan riset selama hampir 100 tahun secara bertahap mengubah paradigma tentang bagaimana seharusnya guru mengajar dan siswa belajar. Temuan teori yang dewasa ini amat populer dan berdampak luas pada skala internasional adalah teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme memantapkan teori–teori belajar sebelumnya dan memberikan pencerahan bagi peralihan dari konsep belajar yang berpusat kepada guru (teacher-centered learning) ke arah konsep belajar yang berpusat kepada siswa (student-centered learning). Orientasi yang berpusat kepada siswa pada akhirnya diwujudkan dalam pendekatan belajar aktif (active learning approach). 
Gagasan pokok paradigma belajar aktif berlandaskan pada teori konstruktivisme. Inti teori konstruktivisme adalah mengkonstruksi makna. Pentingnya latar belakang dan budaya siswa diintegrasikan ke dalam pelaksanaan kurikulum; tanggung jawab belajar terutama diemban siswa. Guru harus beralih dari peran sebagai instruktur (pengajar) kepada peran sebagai fasilitator yang memotivasi siswa untuk belajar. Hakikat proses belajar adalah kegiatan belajar aktif yang ditangani sebagai suatu proses sosial dan kegiatan belajar yang terfokus kepada memberi kesempatan kepada siswa. Semakin rendah jenjang pendidikan, semakin banyak muatan belajar aktif dan konkret, namun semakin berkurang muatan belajar reflektif dan abstrak. Dengan kata lain, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin berkurang muatan belajar aktif dan konkret, namun semakin banyak muatan belajar reflektif dan abstrak.
Pola mengajar duduk, dengar, catat dan hafal tak dapat dipertahankan, harus diganti dengan kegiatan belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Proses belajar mengajar adalah wujud interaksi dinamis antara tugas guru dan siswa dan kerjasama antar siswa. Proses belajar mengajar hendaknya diintegrasikan ke dalam konteks lingkungan siswa, sosial dan budaya siswa serta dunia kerja. Penilaian dilihat sebagai proses dua arah yang melibatkan interaksi antara guru dan siswa. Peran penilai adalah berdialog dengan orang yang dinilai untuk menentukan tingkat unjuk kerja (performance) terhadap tugas. Penilaian dan kegiatan belajar dinilai saling terkait dan bukan merupakan proses yang terpisah. Pengetahuan harus ditemukan sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi, pengalaman belajar harus terbuka dan cukup bebas guna memungkinkan siswa menemukan, menikmati, berinteraksi dan mencapai versi kebenaran sendiri yang diverifikasi secara sosial.
4. Pembelajaran Kontekstual
Pengertian Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning/CTL) adalah: a) Merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan kultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan/ keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu permasalahan/konteks ke permasalahan/konteks lainnya; b) Merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong pembelajar membuat hubungan antara materi yang diajarkannya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 
Hakekat pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang menerapkan dan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif, yakni: 
  1. konstruktivisme (constructivism), yaitu membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasar pada pengetahuan awal dan pembelajaran harus dikemas menjadi proses “mengkonstruksi” bukan menerima pengetahuan; 
  2. bertanya (questioning), yaitu kegiatan guru untuk mendorong, membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa dan bagi siswa yang merupakan bagian penting dalam pembelajaran yang berbasis inquiry; 
  3. menemukan, yaitu proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman dan siswa belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis; 
  4. masyarakat belajar (learning community), yaitu sekelompok orang yang terikat dalam kegiatan belajar, bekerjasama dengan orang lain lebih baik daripada belajar sendiri, tukar pengalaman dan berbagi ide; 
  5. pemodelan (modeling), yaitu proses penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir, bekerja dan belajar dan mengerjakan apa yang guru inginkan agar siswa mengerjakannya;
  6. refleksi (reflection), yaitu cara berpikir tentang apa yang telah kita pelajari, mencatat apa yang telah kita pelajari, membuat jurnal, karya seni serta diskusi kelompok; 
  7. penilaian otentik (authentic assessment), yaitu mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa, penilaian produk (kinerja) dan tugas-tugas yang relevan dan kontekstual.
5. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional tentang pemberlakukan KTSP merupakan tuntutan pelaksanaan pembaharuan pendidikan yang diamanatkan oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 
Berdasarkan kajian konseptual, pemberlakuan KTSP didasarkan pada pilihan berbagai model yang ditinjau dari model kurikulum, merupakan penerapan model kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada teori teknologi pendidikan. Jika ditinjau dari model pengelolaan, pengembangan kurikulum merupakan penerapan model pengelolaan pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan. Jika ditinjau dari model implementasi kurikulum, hal ini merupakan penerapan gabungan model implementasi kurikulum mutual adaptive dan enrichment.
Berdasarkan kajian kondisi empiris, pemberlakuan KTSP merupakan jawaban terhadap permasalahan pendidikan di lapangan berupa keberagaman budaya dan suku bangsa, potensi dan karakteristik peserta didik, ragam kualitas pendidikan di tiap daerah, globalisasi, kompetensi sumber daya manusia, manajemen berbasis sekolah, relevansi pendidikan, dan inovasi pendidikan.
Dengan memperhatikan kondisi tersebut di atas, maka untuk lima tahun ke depan perlu dilakukan: a) sosialisasi tentang KTSP kepada para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun satuan pendidikan; b) sosialisasi dan/atau pelatihan tentang KTSP kepada para pelaksana pendidikan di lapangan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun satuan pendidikan; c) bila semua unsur telah mendapatkan sosialisasi dan/atau pelatihan, maka tahap berikutnya adalah pembinaan. Penanggung jawab pembinaan adalah unit Direktorat Jenderal terkait di lingkungan Depdiknas. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah bertanggung jawab dalam pembinaan manajemen, sedangkan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertanggung jawab dalam pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.
6. Partisipasi Masyarakat di Bidang Pendidikan
Makna partisipasi masyarakat sering kali diartikan sebagai keterlibatan atau peran serta masyarakat. Partisipasi dalam pengertian ini adalah mengambil bagian atau peran dalam pendidikan, baik dalam bentuk pernyataan mengikuti kegiatan, memberikan masukan berupa pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dana atau materi, maupun ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya. 
Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya, yaitu: adanya kemauan, kemampuan serta adanya kesempatan untuk berpartisipasi. Kemauan dan kemampuan partisipasi lebih berasal dari masyarakat yang dalam hal ini dimaksudkan sebagai badan dunia dan lembaga swadaya masyarakat, sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberi kesempatan (pihak pemerintah). Apabila ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan dari pihak luar yang dalam hal ini masyarakat walaupun telah diberi kesempatan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan maka tidak mungkin juga partisipasi masyarakat itu terjadi.
Demikian halnya dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan di Indonesia pemerintah perlu memberikan ruang atau kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Namun demikian kesempatan untuk berpartisipasi itupun perlu pembatasan dalam hal lingkup apa, seluas mana, melalui cara bagaimana, seintensif mana dan dengan mekanisme bagaimana. Bagi Indonesia yang penduduknya terdiri atas pelbagai suku bangsa peran negara dalam pendidikan nasional jelas menjadi penentu utama pembentuk identitas bangsa. Walaupun dalam prakteknya bisa saja peran negara tidak dilakukan pada setiap jenjang pendidikan. Peran negara harus kuat dalam konteks pembangunan pendidikan dasar dan menengah secara nasional, karena yang menjadi landasan filosofi pendidikan ini adalah bagaimana nilai-nilai yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan ditanamkan sejak awal untuk membentuk identitas keindonesiaan. Sedangkan bagi pendidikan tinggi peran masyarakat dalam hal ini badan dunia atau lembaga swadaya masyarakat dapat menopang filosofi pendidikan tinggi untuk kepentingan innovasi dan kreativitas dengan pendekatan pemikiran kritis.
Jadi pendidikan nasional sebagai upaya membentuk semangat nasionalisme, tampaknya porsi besar tanggung jawab sepenuhnya oleh negara. Lain halnya yang tidak menyangkut misi bukan pengembangan semangat nasionalisme atau pembentukan identitas bangsa dapat diberikan kesempatan berpartisipasi kepada masyarakat baik yang datang dari badan dunia maupun lembaga swadaya masyarakat. Dalam konsteks itu partisipasi bernuansa masyarakat lebih diarahkan pada bagaimana mewujudkan keindonesiaan bagi seluruh peserta didik dengan tidak mengabaikan proses terbentuknya keseimbangan nilai-nilai kebangsaan dan nilai ilmu pengetahuan. 

Tags

Related Articles

Close
Close